Transjakarta Giatkan Transaksi Non Tunai

Setiap pengisian ulang (top up) kartu elektronik dengan uang tunai di setiap halte Transjakarta akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp2.000. Ketentuan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2017 mendatang.

Pengecualian biaya diberlakukan kepada pemilik kartu elektronik yang melakukan top up dengan menggunakan kartu debit.

Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono mengatakan program ini dalam rangka mendorong gerakan nasional non tunai (GNNT). Karena transaksi pembayaran berbasis elektronik relatif masih rendah, sementara dengan kondisi geografi dan jumlah populasi yang cukup besar, masih terdapat potensi yang cukup besar untuk perluasan akses layanan sistem pembayaran di Indonesia.

Dana yang terkumpul dari setiap pengisian ulang kartu elektronik dengan uang tunai akan dialokasikan untuk kegiatan sosial yang diselenggarakan Transjakarta. Misalnya site visit untuk lansia dan anak-anak.

Selain mendorong gerakan nasional non tunai, program ini juga akan mengurangi keberadaan uang tunai di halte Transjakarta. Sehingga tercipta kondisi yang aman.

Ia juga mengungkapkan bahwa Transjakarta akan meniadakan transaksi di halte mulai pukul 22.00. Layanan akan kembali beroperasi pada pukul 05.00. Penutupan transaksi pada kurun waktu tersebut bertujuan meningkatkan aspek keamanan di halte Transjakarta. “Dengan cara melakukan penarikan seluruh uang tunai dari seluruh halte Transjakarta sebelum pukul 22.00,” terangnya di Jakarta, Selasa (27/12).

Untuk melihat FAQ terkait dengan biaya layanan ini, silakan klik disini.